Bogor,Pelita
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor menyatakan akan memperjuangkan nasib para guru honerer. Berdasarkan data PGRI, guru honorer yang bekerja di sekolah negeri maupun swasta berjumlah sekitar 34.000. Selain memberikan berbagai pelatihan, PGRI juga melakukan advokasi untuk mendorong lahirnya regulasi untuk gunu honorer.
Ya benar, kami memang sedang mengadvokasi dikeluarkannya undang-undang tentang perlakuan khusus guru honorer. Saat ini undang-undangnya sudah sampai di DPR RI, kata Ketua PGRI Kabupaten Bogor Dadang Suntana,kepada wartawan.
Dadang juga mengatakan, adanya undang-undang tersebut akan mengatur rekrutmen, penggajian hingga kesejahteraan para guru honorer. Untuk di Kabupaten Bogor, lanjut dia, pemerintah daerah sudah memberikan perhatian khusus dalam bentuk tunjangan fungsional guru. Bahkan, nanti juga rencananya akan ada jaminan kesehatan bagi ribuan guru honorer, ungkapnya.
Selain memperjuangkan nasib guru honorer, PGRI Kabupaten Bogor juga mendorong percepatan sertifikasi guru. Pasalnya, sertifikasi ini menentukan tingkat profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik.
Dari puluhan ribu guru yang telah mendapat sertifikasi hanya sekitar 4.000an atau seperenam dari jumlah keseluruhannya. Tapi selama ini, kami akan tetap memberikan bekal kompetensi terkait profesional, sosial, pedagogik dan personal, imbuh Dadang.
Terkait dengan nasib guru honorer, Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman mengatakan, kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas mengajukan sejumlah guru honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dalam momentum HUT PGRI, politisi PDI Perjuangan itu meminta para guru honorer untuk bersabar dengan menomorsatukan pengabdian.
Kami hanya bisa mengajukan kebutuhan pengangkatan, tapi yang menentukan adalah pemerintah pusat, ujar Karyawan. (ugi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar